 |
| Korwil PMPHI Sumut, Drs Gandi Parapat. |
OTORITA.ID-Medan, Korwil Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Drs Gandi Parapat mengatakan, dirinya tidak tertarik menanggapi berita terkait “Gubsu coret anggaran rally danau toba”.
“Kami tidak tertarik menanggapi berita Gubsu coret anggaran rally danau toba, namun tertarik tentang berita Inspektorat Sumut diam, soal pemeriksaan Ayek (eks ajudan) yang diduga jual nama Gubsu minta setoran ke pejabat,” tegas Gandi menjawab wartawan di Medan, Selasa (14/2/2023).
Dicoretnya biaya rally danau toba, menurut Gandi, untuk penghematan bukan karena anti ke Wagubsu seperti penilaian atau praduga orang “perang terbuka” sudah dimulai.
“Yang maksudnya, antara Edy dengan Ijeck, menurut kami hubungan Gubsu dengan Wagubsu tidak ada perang perangan, Wagubsu tidak pernah membantah atau memprotes semua kebijakan atau keputusan Gubsu, seperti masalah Rally Danau Toba dan yang lain,” tambahnya.
Jadi, lanjut Gandi, kalau dibilang perang terbuka itu penilaian keliru. Sebenarnya, kata Gandi, sangat perlu Wagubsu memberi masukan ke Gubsu tentang Rally Danau Toba, “Karena, kemungkinan besar pemahaman Gubsu dan Wagubsu sangat berbeda, jadi jangan dinilai hal itu “perang terbuka”, tegasnya.
Dalam hal seperti itu, lanjut Gandi, sangat perlu peranan penasahat penasehat, jangan pula mereka mereka itu membiarkan kebekuan, sehingga dinilai perang terbuka. “Jadi, tidak ada perang perangan terbuka, hanya perlu komunikasi terbuka antara mereka seperti dalam Pilgubsu Edy dan Ijeck sama sama, tapi setelah jadi Ijeck melepas atau membiarkan hanya Edy yang mengurus Sumut ini,” tambahnya.
Sementara itu, kata Gandi, masalah keinginan orang agar Dispektorat memeriksa seorang yang dikabarkan memungut uang, dari pejabat untuk disetor ke Gubsu. Hal itu tidak relefan, itu urusan pribadi masing masing.
“Kalau ada OPD atau pejabat yang mengaku diperas atau diminta seseorang uang, untuk disetor ke Gubsu, itu harus dipecat dari jabatannya, karena merupakan penghinaan. Kalaupun ada uang lebih atau rezeki para OPD atau pejabat, untuk apa perantara lebih bagus langsung. Jadi Gubsu harus segera membersihkan pejabat seperti itu bukan tugas Dispektorat,” tegas Gandi.
Hal yang tidak mungkin, menurut Gandi, jika Edy menerima uang, sedangkan uang pribadinya dalam berita habis Miliar Rupiah setelah menjabat Gubsu, untuk masarakat.
“Kami akan ikut membela Gubsu dalam hal berita miring tersebut, dan mengajak semua pihak terutama Wagubsu agar membela Gubsu, dalam hal berita menerima uang dari pejabat melalui ajudannya,” pungkas Gandi.(ril)