 |
| Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Forkopimda Sumut menerima silaturahmi DPR RI Fraksi Partai Golkar dan Pengurus Partai Golkar Sumut di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro No. 8 Medan, Jum'at (16/4/2021). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut / Imam Syahputra). |
DETEKSI.co-Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyampaikan beberapa kondisi di Sumut termasuk infrastruktur jalan provinsi yang panjangnya sekitar 3.000,5 Km dengan kemampuan keuangan daerah (APBD) terbatas, hanya bisa membangun sepanjang 30 Km setiap tahun.
""Provinsi lain yang lebih besar, jalan provinsinya tidak sepanjang di Sumut. Makanya ini menjadi persoalan, bahkan kami sudah menghadap ke berbagai tempat, termasuk menggunakan dana pinjaman yang nanti dicicil setiap tahun. Setidaknya kita butuh Rp3 triliun untuk 500 Km. Agar ini bisa jalan, kami mohon bantuannya dari DPR RI khususnya Komisi V. Artinya hal ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, dan para wakil rakyat di DPR RI," jelas Gubsu Edy saat
menghadiri acara Silaturahmi Anggota DPR RI Fraksi Golkar bersama Pengurus Partai Golkar Sumut dan unsur Forkopimda di Hotel Adimulia Medan, Jumat (16/4/2021).
Selanjutnya adalah keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba yang kini telah diupayakan pengurangannya dibantu TNI/Polri, dimana sebanyak 20% sudah bisa diatasi di daerah Simalungun. Kemudian untuk pengalihan mata pencaharian, juga tengah diupayakan dengan permohonan bantuan ke pusat.
"Ini juga masalah perkebunan, memang itu banyak milik negara (BUMN), ada PTPN II, III dan IV serta swasta juga. Ini kan memakai fasilitas jalan provinsi juga. Ada Undang-undang menyatakan bahwa itu akan kembali berupa DAK dan DAU, tetapi persoalannya pakai hitungan populasi (jumlah penduduk). Kalau dibanding provinsi besar lainnya, perbedaannya terlalu jauh," sebutnya.
Karena itu melalui para anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Edy berharap aspirasi tersebut bisa diperjuangkan. Mengingat hasil perkebunan yang begitu besar didapat dari Sumut, harusnya bisa berbanding lurus dengan dana perimbangan yang diturunkan dari pusat.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsudin menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan menjadi catatan bagi pihaknya untuk dibahas di legislatif sesuai tupoksi dari tiap komisi terkait. Pihaknya menyarankan agar setiap usulan yang disampaikan pemerintah provinsi (Pemprov) melalui dinas terkait, juga disampaikan kepada DPR RI untuk diketahui.
"Mengenai jalan provinsi, kami harus hati-hati jangan sampai nanti dianggap ada interest (kepentingan tertentu) di situ. Kami akan bicarakan ini, termasuk jalan provinsi dengan ruas yang panjang, bisa saja menghubungkan dua sampai tiga kabupaten/kota, kita tarik jadi jalan nasional, sehingga target bisa terbantu," kata Aziz Syamsudin.
Untuk itu, Aziz menegaskan agar Pemprov melalui dinas terkait bisa berkoordinasi dengan DPR RI khususnya fraksi Partai Golkar sesuai komisi yang membidangi. "Dengan segala kemampuan, kami akan berjuang untuk Sumatera Utara," pungkasnya.
Dalam silaturahmi tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang juga Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menyampaikan bahwa silaturahmi ini dalam rangka memperkuat komunikasi dan koordinasi. Karenanya mereka juga sudah mengunjungi partai politik lain sebagai perkenalan kepengurusa baru.
"Karena membangun Sumut tidak bisa hanya satu partai saja, tetapi harus bersama. Walaupun ada kepentingan politik, kita harap mudah-mudahan Golkar bisa membawa suasana nyaman dan tenteram, karena politik yang kami bangun adalah politik beretika, tidak menghalalkan segala cara," sebut Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, dan Kajati Sumut IBN Wiswantanu, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus, serta sejumlah anggota DPR RI dan pengurus DPD Partai Golkar Sumut. (Irwan Ginting)